Irjen Kemenkumham RI Buka Monev Raker Tahunan Reformasi Birokrasi Lingkup Kemenkumham

Mataram NTB  - Reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada lembaran kertas dan laporan semata. Lebih dari itu, reformasi birokrasi harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, utamanya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Birokrasi yang profesional dapat menjadi fondasi bangsa agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain. 

Demikian dikemukakan Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu dalam sambutan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham triwulan keempat yang diselenggarakan di Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta, Selasa (5/12). 

Baca juga: Atas Petunjuk Rekaman CCTV, Tersangka Curanmor Diamankan Tim Puma Polresta Mataram

Kegiatan telah dilaksanakan sejak tanggal 4 Desember dan berakhir 8 Desember mendatang. Tim dari Kanwil Kemenkumham NTB turut hadir pada kegiatan tersebut. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menkumham Bidang Ekonomi Lucky Agung BinartoStaf Ahli Menkumham Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia, Staf Khusus Menkumham Bidang Pengamanan dan Intelijen, Krismono, Auditor Utama, Budi; serta Inspektur Wilayah II dan Inspektur Wilayah IV.

Baca juga: Dukung Kejari Menuntaskan Kasus Sapi DPRD Lobar, Sejumlah Aktivis Lobar Datangi Kantor Kejari Mataram

"Saya memahami untuk mewujudkan reformasi birokrasi Kemenkumham itu tidak mudah. Tetapi saya meyakini apabila dari pucuk pimpinan sampai anggota termasuk satuan kerja bersatu padu dan berkomitmen maka akan lebih mudah mewujudkannya, " ujar Razilu. 

Ia meminta seluruh jajaran Kemenkumham bekerja sama untuk dapat meraih Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham yang ditargetkan mencapai angka 85. “Terapkan strategi kedepankan inovasi untuk menunjang keberhasilan mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham, " imbuh Razilu. 

Baca juga: Lagi Lakukan Hal Yang Sama, Residivis Asal Jabar Kembali Terancam Penjara

Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi menekankan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) harus berbanding lurus dengan reformasi birokrasi. “Pemenuhan data dukung harus bersifat living document yang menggambarkan kesuksesan perubahan, ” ujar Lilik seraya menambahkan, digitalisasi pemerintahan menjadi pendorong nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik di Kemenkumham yang berujung pada meningkatnya kepuasan masyarakat. 

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menuturkan, Kanwil Kemenkumham NTB akan berjuang keras untuk mendukung arahan dari pusat perihal Indeks Reformasi Birokrasi yang ditarget di angka 85. "Kami akan rapatkan barisan dan mengatur stretegi guna mewujudkan hal tersebut, " kata Parlindungan. 

Baca juga: Gencar Satgas TPPO Polda NTB Ungkap Kasus Perdagangan Orang, Kini Polres Bima Ungkap Satu Kasus

Dalam sejumlah kesempatan, Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan untuk mendukung reformasi birokrasi di Kemenkumham maka perlu melakukan sejumlah langkah yakni pembinaan yang baik, penguatan, meningkatkan kedisiplinan yang tinggi, peningkatan kapasitas SDM, dan ketaatan dalam melaksanakan tugas.

 "Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai muara reformasi birokrasi harus didukung dengan penerapan teknologi. Semuanya saat ini serba digital karena itu jajaran Kemenkumham harus mengadopsi teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik, " kata Yasonna. (Adb)

Baca juga: Kunjungi Rutan Praya, Direktur Bimkemas PA Inspeksi Pelayanan Tahanan